Foto Bersama UKM Risalah Maritim UMRAH (Dok: UKM Risalah Maritim)
TANJUNGPINANG – Pengangkatan Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG menjadi PPPK menuai kritik dari UKM Risalah Maritim UMRAH Tanjungpinang.
UKM Risalah Maritim menilai negara lebih cepat mengamankan status pegawai program baru dibanding guru honorer.
Meidwix Syafnaraja, perwakilan UKM Risalah Maritim, menyebut langkah pemerintah terkait SPPG kontras dengan nasib guru honorer.
“Negara tidak boleh terlihat lebih sigap mengurus dapur sekolah, tetapi lamban menata ruang kelas,” tegasnya, Selasa (20/1).
Ia menilai pendidikan tidak cukup berhenti pada penguatan program MBG, tetapi bertumpu pada perjuangan panjang guru honorer.
Menurutnya, para guru honorer selama ini menopang layanan pendidikan dengan status kerja yang belum jelas dan rentan.
Ia menekankan, keberpihakan negara seharusnya lebih dulu memastikan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.
Meidwix menambahkan, masa depan dunia pendidikan akan rapuh bila guru terus dikalahkan oleh program baru sesaat.
Menurutnya, para guru honorer selama ini menopang layanan pendidikan dengan status kerja yang belum jelas dan rentan.
“Pendidikan tidak cukup soal perut yang terisi, tapi juga tentang memuliakan mereka yang mendidik,” tambah Meidwix.
Ia menekankan, keberpihakan negara seharusnya lebih dulu memastikan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.
Meidwix menambahkan, masa depan dunia pendidikan akan rapuh bila guru terus dikalahkan oleh program baru sesaat.
“Masa depan pendidikan dibangun dari pendidik yang dimanusiakan dan dihargai negara,” tutupnya.
(Juli Laia)
